Pages

Subscribe:
HEADLINE UPDATE

Selasa, 21 November 2017

Diskusi Interaktif: Perlunya Regulasi Tuna di Indonesia

Menghadirkan 4 narasumber yaitu Dr Toni Ruchimat, Dr Bambang, Dr Arief Satria, dan Ir Anang Noegroho serta satu orang penanggap yaitu Dr Herman Khaeroni, diskusi interaktif tentang Kebutuhan regulasi dalam tata kelola tuna di Indonesia.

Dr Arief Satria menyebutkan bahwa kondisi perikanan tangkap di dunia sudah parah, sekitar 15 persen saja yg masih exploitable. Walaupun begitu, Indonesia masih mendominasi dengan menjadi nomor 2 di dunia setelah China. FAO memberikan saran, bila berbicara data jangan merefer ke China karena tidak reliable. Saat ini kondisi perikanan di Indonesia terjadi peningkatan pada nilai ekspor.  Nilai paling tinggi dr RFMO adalah Pasifik, Atlantik, dan samudera Indonesia. RFMO adalah politik, banyak negara tidak memiliki akses langsung namun memiliki banyak kuota, seperti Jepang terhadap Southern Bluefin Tuna. Diskusi tidak hanya aspek teknis, namun politik sangat berpengaruh. Bila menjadi anggota, harus comply dengan resolusi RFMO.
"IOTC masih bergelut dalam kuota, mereka masih input (vessel) belum seperti CCSBT yang sudah Output (jumlah). IUU vessel list semakin meningkat dari tahun ke tahun di IOTC. Kuota masih jauh dari realisasi oleh Indonesia." Ujarnya.
Proses negosiasi di forum-forum internasional sudah bagus namun kemampuan penangkapan Indonesia menurun, perlu ditambah kapal longline untuk memanfaatkan sumberdaya di laut lepas/ ZEE.

Dr Toni Ruchimat dari Pusat Riset Perikanan menyebutkan bahwa perikanan tuna masih sangat perlu dikelola, FAO mensyaratkan bila ikan di ZEE dan bermigrasi atau trans-boundary harus dikelola bersama-sama antara negara² yg beririsan. Ada konvensi area pengelolaan yaitu Rfmo itu.

Permasalahan adalah Indonesia menjadi anggota rfmo telat padahal kontribusi Indonesia sekitar 16%. Seharusnya menjadi Anggota sejak lama, karena mungkin berpengaruh ke kuota dll. Aturan2 sudah banyak, UnCLOS, CCRF, permen, kepmen, dll.

"Permasalahan-permasalahan tuna internasional antara lain depletion, area overfished, big eye overfished, di area tertentu". Ujar Dr Toni.
Setiap tahun dibahas di rapat RFMO, ada komisi ilmiah pada masing-masing RFMO. Negara-negara anggota RFMO disarankan mengurangi fishing capacity nya. Kalau tidak menjadi anggota, ekspor dilarang dan penangkapannya harus di kepulauan. Kalau di ZEE dikategorikan IUU.

Permasalahannya adalah kuota didasarkan pada pencatatan atau pendataan tuna. Di Indonesia pendataan sedang bertransisi menjadi lebih baik. Kuota sempat naik, namun realisasi masih belum mampu. Kuota naik adalah diusulkan melalui proposal.
Traceability menjadi permasalahan yang wajib diaddress. Selain itu, permasalahn lain adalah:
FAD harus dilaporkan, legal, dan dipasang secara teratur, Catch/ ERS harus diatur juga, Fish laundrying terjadi di banyak negara, kapal dr Indonesia tidak ada yg beroperasi di Laut Lepas Pasifik. Ini berpengaruh juga untuk kuotanya.

Pak Bambang dr Lembaga Riset Perikanan Gondol menyebutkan bahwa kondisi populasi YFT menurun dan overfishing. Budidaya tuna dengan bibit hatchery menjadi solusi. 2016 Indonesia berhasil membenihkan tuna. Potensi cukup besar, dan membutuhkan investor. Telur dihasilkan dr keramba.

Bappenas, melalui Ir Anang Noegroho mendukung KKP. Membuat prioritas nasional karena uang negara ga banyak jadi harus dibuat prioritas. Kalau tidak masuk prioritas tidak akan dibiayai oleh pemerintah. Pengaturan oleh KKP sudah bagus, tapi jangan hanya pelarangan namun juga pengembangan. Ekonomi kedepan itu adalah bersifat sensing/ perasaan.  Perlu roadmap jelas untuk bisnis perikanan di Indonesia kedepan.

Tuna perlu ada regulasi tersendiri terpisah dr jenis ikan lainnya. Pengaturan rumpon, bila ada perubahan regulasi negara bisa update. Revisi undang-undang perikanan segera disubmit ke bappenas untuk dilihat kembali.

Read More......

Sabtu, 18 November 2017

Amnesti Rumpon

Melalui Permen 26/2014 pemerintah mengatur rumpon di Indonesia. Di dalam permen tersebut disebutkan bahwa rumpon perlu didaftarkan dan membayar pajak. Setiap rumpon wajib memiliki Surat Ijin Pemasangan Rumpon (SIPR) yang disertakan dalam SIPI nya. Namun saat ini permen tersebut dirasa perlu disesuaikan karena law enforcement cukup menguras sumberdaya dan hasilnya belum kelihatan. Inilah yang mendorong beberapa pihak termasuk KKP untuk melakukan lokakarya pengelolaan rumpon nasional, tengah Oktober 2017.

Para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lain yang menghadiri meeting tersebut diajak untuk membahas permasalahan tentang rumpon di Indonesia. Mulai dari perijinan, lokasi pemasangan, pajak, peruntukan pemasangan rumpon..dll. Salah satu hal yang menarik adalah sistem perijinan rumpon bila pemasangan ada di laut lepas. Muncul keluhan dr pengusaha asal Lombok yang menyebutkan perijinan saat ini tidak memudahkan pelaku usaha bahkan cenderung mempersulit. Selain itu, jaminan kerahasiaan data juga tidak ada.

Amnesti rumpon menurut KKP menjadi salah satu solusi beberapa permasalahan yang ada terutama untuk mengurus masalah data rumpon. Amnesti ini dilakukan dengan metode mirip amnesti pajak. Para pelaku usaha pemilik rumpon, diminta untuk melapor dan mendaftar rumponnya tanpa dikenakan biaya atau pajak. Sehingga pemerintah bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Petunjuk teknis amnesti rumpon masih digodok oleh KKP, pun demikian dengan waktu pelaksanaannya. Namun demikian, sebaiknya tidak dilupakan keluhan pengusaha yang merasa dipersulit untuk ijin karena lokasi yang jauh. Itikad baik pengusaha sebaiknya diakomodir dengan menyediakan unit pendaftaran di daerah.

Read More......

Minggu, 04 Juni 2017

Laju Persib yang Kembali Terseok

Persib Bandung kembali mengalami kekalahan pada lanjutan Liga 1 Gojek Traveloka pekan ke sembilan saat bertandang ke Stadion Patriot, Bekasi menghadapi tim yang memiliki tingkat disiplin tinggi, Bhayangkara FC.
Persib Bandung tertinggal oleh gol yang diciptakan oleh Paulo Sergio melalui skema cantik hasil assist dari Firtuoso pada menit ke 27. Paulo Sergio, rekan satu tim Cristiano Ronaldo di Sporting Lisbon menceploskan bola pada sentuhan pertamanya tanpa mampu dihalau penjaga gawang Persib, M. Natsir.
Persib sendiri tidak bermain buruk pada pertandingan kali ini walaupun tidak tampil dengan kekuatan utama sejak menit pertama.  Nama-nama besar seperti Michael Essien, Hariyono dan Shohei Matsunaga tidak bermain sejak menit pertama. Hal ini cukup menjadi pertanyaan juga tentang bagaimana pelatih Jajang Nurjaman (Janur) meracik strateginya. Namun nama-nama seperti Kim Kurniawan, Gian Zola, dan rising star Febri Hariadi tetap terlihat bersemangat dalam menggempur pertahanan  tim Bhayangkara yang tampil sangat disiplin dibawah komando Otavio Dutra.
Beberapa kali, Febri tampak kesulitan membongkar pertahanan dan tampak seperti tampil tidak dalam form terbaiknya. Masuknya Essien, Shohei Matsunaga dan Billy Bo tidak terlalu banyak membantu timnya. Hingganya petaka kembali datang di menit 82 dimana mantan pemain timnas U-19, Ilham Udin Armaiyn berhasil membobol kembali gawang M. Natsir setelah menerima umpan terobosan lambung dari pemain pengganti, Jajang Mulyana. Ilham menciptakan gol berkelas dengan hanya sekali kontrol dada dan meluncurkan tembakan keras yang memaksa M.Natsir memungut bola untuk kedua kalinya di pertandingan ini.
Pertandingan sempat terhenti pada menit ke 84 selama 15 menit karena penonton yang diindikasikan suporter Persib masuk ke lapangan. Hal ini membuat pemain Persib sibuk untuk menenangkan para Bobotoh agar tetap tenang.
Setelah kondisi kembali kondusif, wasit kembali melanjutkan pertandingan namun tidak ada gol tercipta hingga peluit akhir ditiupkan. Hasil ini membuat Persib turun ke peringkat 11 dan Bhayangkara FC naik ke posisi 7 klasemen sementara pekan ke 9, Liga 1 Gojek Traveloka.

Read More......