Postingan

Menampilkan postingan dari 2019

Multi Stakeholder Platform for Sustainable Fisheries in Indonesia

Gambar
"Perikanan itu sebuah sistem yang kompleks Mas, mulai hulu sampai hilir, belum lagi para pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Integrasi dari berbagai macam institusi mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan NGO diperlukan dalam sebuah wadah untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan". Sepenggal pernyataan di atas, disampaikan oleh ahli yang telah lama berkecimpung di dunia perikanan. Saya berdiskusi dengan beliau sesaat sebelum launching Multi Stakeholder Platform (MSP) for Sustainable Fisheries oleh Kementerian PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) di kantor Bappenas, Kamis, 25 Juli 2019. Meresapi pernyataan beliau, muncul sebuah pertanyaan yang hinggap dalam kepala saya. "Mungkinkah perikanan bisa dikelola dengan cara yang terintegrasi? Artinya mendudukkan para pemangku kepentingan dengan beragam tujuan yang berbeda-beda, kepentingan yang bisa jadi bertentangan untuk membicarakan pengelolaan perikanan yang berkelanju

FIP Kepiting Bakau Hoat Soarbay, Maluku Tenggara

Gambar
Menuju perikanan kepiting bakau berkelanjutan menjadi salah satu tujuan diterapkannya Fisheries Improvement Program (FIP) di Hoat Soarbay, Kei, Maluku Tenggara. Kegiatan yang difasilitasi oleh Yayasan WWF Indonesia (site IBAS- Inner Banda Arch Subseascape ) ini dimulai sejak tahun 2016. Melalui pelibatan semua stakeholder yang ada di wilayah ini, perbaikan perikanan mulai dari pencatatan data landing, data komposisi tangkapan, penyusunan Harvest Strategy, dilakukan untuk mencapai impian yaitu mengangkat nama Maluku Tenggara di kancah perikanan nasional maupun internasional melalui perolehan sertifikat MSC.  Tahun ini, 2019, Perikanan dan Pariwisata menjadi Leading Sector dalam RPJM Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Kepiting bakau sebagai salah satu komoditas unggulan sudah selayaknya dikelola secara lebih berkelanjutan melalui koordinasi lintas stakeholder mulai dari pemerintah, universitas, industri, nelayan, maupun NGO. Sinkronisasi antara tiga prinsip MSC kedalam RPJM Kab Malra